Pengertian Hukum Internasional

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menjelaskan hukum internasional (publik), kita menggunakan istilah hukum internasional publik untuk membedakan dengan istilah hukum perdata internasional. Dalam postingan plengdut ini akan dipakai istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. 

Istilah Hukum 

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk hukum internasional ini,yaitu hukum bangsa-bangsa (the law of nations) sebagaimana digunakan oleh J.L. Brierly yang memberi definisi tentang hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai berikut:’as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states to their relations witahunone another’. Ada juga yang memakai istilah hukum antar negara, hukum internasional publik (public international law), Common Law of Mankind. 

Jika dipakai istilah hukum antar bangsa maka di sini seolah-olah hanya mempelajari hukum hukum yang mengatur hubungan antar bangsa saja, sedangkan kalau dipergunakan hukum antara negara maka seolah-olah hukum internasional hanya mengatur hubungan antara negara saja. Kenyataannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja tetapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subyek hukum internasional bukan negara, misalkan hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hukum hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan antara negara dengan Tahta Suci, hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus, misalkan hubungan antara negara dengan pengungsi (refugee), oleh karenanya dalam postingan plengdut ini akan dipergunakan istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. Pemakaian istilah itu untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa/negara saja tetapi lebih luas dari itu.

Pemakaian istilah ini lebih mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi obyek bidang hukum ini, yang pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada hukum antara bangsa-bangsa atau antara negara negara saja. Selain itu istilah hukum international sudah lazim dipakai. 

Misalkan pada penulis-penulis di Indonesia seperti: Ali Sastroamidjojo dalam bukunya “Pengantar Hukum Internasional”, Djatikoesoemo, Hukum International, Bagian Damai dan Perang, Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Publik Internasional. 

Perumusan hukum internasional yang diberikan oleh J.G.Starke: 

International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations which each other, and which includes also;
  1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations within each other, and their relations with states, individuals, and
  2. Certain rules of law relating to individuals and non state entities so far, as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community.

Selanjutnya Starke menyatakan bahwa dalam perumusan ini telah meninggalkan perumusan yang tradisional di mana hukum international adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi dalam perkembangannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara tetapi lebih luas. Karena dalam perkembangannya meliputi:
  1. Munculnya organisasi internasional yang permanen, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO (World Health Organization), ICAO (International Civil Aviation Organisation) dan sebagainya.
  2. Adanya gerakan yang disponsori oleh PBB dan Council of Europe untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan individu, yang menciptakan aturan untuk menghukum seseorang dalam kaitannya dengan kejahatan internasional dan genocide, adanya keputusan pengadilan Neurenberg tahun 1946 yang menghukum individu yang melakukan tindakan kejahatan yang melawan perdamaian (crime against peace), kejahatan yang melawan kemanusiaan (crime against humanity), penjahat perang (war crime). Pembentukan pengadilan Tokyo tahun 1947 yang mengadili penjahat perang (Perang Dunia II) di Jepang Pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan pembentukan International Tribunal for Rwanda (ICTR) Perkembangan baru tersebut akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan selanjutnya, oleh karenanya istilah hukum internasional lebih cocok.

Perumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja:   

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
  1. Antarnegara dengan negara.
  2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dalam perumusan tersebut yang dimaksudkan adalah hukum international publik. Dalam sistem hukum internasional maka negara-negara itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi internasional, yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Dalam perkembangannya ada yang kurang formal dibandingkan dengan perjanjian yang mengikat, misalkan, guideline, recommendation, dan lain-lain.

Sebagai contoh guidelines yang berupa Code of Practice on Safety and Health in the Construction of Fixed Offshore Drilling Installation In The Petroleum Industry diputus oleh International Labour Organization (ILO) di mana ditetapkan pada tahun 1981. Di samping itu ada yang disebut dengan “gentlement agreement”, sebagai contoh gentlement agreement untuk menetapkan wakil di mana akan duduk di  International Law Commission (ILC).

Faktor yang penting juga adalah adanya asas resiprositas (reciprocity). Asas ini penting dalam hukum internasional. Sebagai contoh negara akan melindungi Korps Diplomatiknya di luar negeri untuk itu maka negara juga akan memberikan perlindungan Diplomatik utusan negara lain di negaranya. Demikian negara akan memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan bagi konsuler bila konsuler di negara sahabat juga mendapat hak-hak dan kekebalan.

Dalam mempelajari hukum internasional adalah pentingnya mengetahui masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional. Bahwa masyarakat internasional terutama terdiri dari negara negara di mana mempunyai kedaulatan dan mereka sederajat.

Pasal 2 (1) Piagam PBB menentukan bahwa adanya persamaan derajat antara anggota PBB. Antara negara-negara di dunia ini adanya hubungan yang tetap. Hubungan demikian secara terus menerus dilakukan dan hubungan itu diadakan karena adanya kebutuhan, misalkan negara-negara Eropa membentuk European Unity (EU) dalam menghadapi persaingan dengan negara Amerika dan Jepang, China. Hubungan antara anggota masyarakat internasional itu tidak hanya hubungan dalam kenegaraan saja, tetapi hubungan dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Hubungan itu perlu diatur dalam ketentuan hukum agar ada kepastian dan ketertiban dalam hubungan tersebut. Walaupun hubungan antara masyarakat internasional itu dapat juga dilakukan oleh sekelompok orang di mana melintasi batas negara, sebut saja hubungan antara klub sepak bola internasional di mana tergabung dalam FIFA, namun yang menonjol adalah hubungan antar negara.

Hubungan antara negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional itu disebabkan karena adanya asas kesamaan hukum. Yang dimaksudkan dengan asas kesamaan hukum adalah prinsip hukum umum di mana diakui oleh masyarakat internasional, misalkan prinsip  nebes in idem, prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda.

Di atas telah dijelaskan bahwa negara mempunyai peran penting dalam masyarakat internasional. Boleh dikatakan bahwa negara adalah aktor utama dalam masyarakat internasional, negara sebagai anggota masyarakat internasional berarti negara berdaulat. Kedaulatan negara merupakan ciri di mana hakiki bagi negara. Negara berdaulat atas wilayahnya dan rakyatnya.

Kedaulatan negara hanya terbatas atas wilayahnya, oleh karena itu batas wilayah suatu negara sangat penting. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan adanya prinsip persamaan derajat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat tidak bertentangan dengan konsep suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional.. 

Masyarakat internasional sebagaimana dikemukakan di atas terutama terdiri dari negara, jumlah negara yang menjadi anggota dari masyarakat terus bertambah terutama setelah Perang Dunia II. Banyak negara baru yang timbul, yang merdeka setelah Perang Dunia II. Hal ini kita bisa lihat pertambahan anggota PBB dua kali lebih besar dari anggota PBB yang asli. Di samping itu negara-negara yang sudah establish seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain mencoba menyebarkan pengaruhnya terhadap negara negara yang baru timbul. Negara-negara yang baru timbul setelah Perang Dunia II sebagai anggota masyarakat internasional mempunyai kemerdekaan, kedaulatan dan sama derajat dengan negara anggota masyarakat internasional sebelumnya. Dalam perkembangannya timbulnya negara-negara baru sebagai anggota masyarakat internasional ini menyebabkan perubahan peta politik dunia. Jika setelah Perang Dunia II sering ditandai dengan hubungan antara Barat dan Timur, namun kemudian dalam kaitan dengan hubungan ekonomi timbullah hubungan antara selatan dan utara. Perubahan peta politik ini mempengaruhi juga  perkembangan hukum internasional.

Misalkan perubahan dalam pengaturan tentang hukum laut, Konvensi Hukum Laut tahun 1982 membawa norma-norma hukum baru di bidang hukum laut. Di samping perubahan peta politik seperti di atas perubahan masyarakat internasional juga ditandai dengan banyaknya terbentuk organisasi internasional yang eksistensi terlepas dari negara anggotanya. Pertumbuhan organisasi internasional dimulai sejak abad pertengahan, misalkan negara negara Eropa dalam menghadapi kekuasaan Napoleon mendirikan Holly Alliance yang didirikan oleh Austria, Prusia dan Rusia yang bertujuan untuk tetap  mempertahankan kekuasaan absolut raja-raja. Contoh lain tahun 1874 ditetapkan General Postal Union yang kemudian setelah tahun 1878 diputuskan menjadi Universal Postal Union (UPU). Timbulnya organisasi internasional itu membantu pembentukan hukum internasional karena keputusan-keputusan alat perlengkapan organisasi internasional itu memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai contoh keputusan Majelis Umum PBB yang berupa Declaration of Human Rights yang ditentukan tanggal 10 Desember 1948.

Di samping berkembangnya organisasi internasional juga ada fenomena baru yaitu adanya perjanjian internasional yang memberikan hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu pada individu dalam hukum internasional.

Misalkan gerakan yang disponsori oleh PBB dan Council Eropa untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, adanya aturan baru dalam hukum internasional yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan genocide, atau pemusnahan kelompok didasarkan pada ras.

Kemajuan teknologi juga membawa pengaruh pada perkembangan hukum internasional. Pada saat ini orang sudah memikirkan untuk dapat piknik ke bulan, pemikiran ini juga akan membawa dampak pada perkembangan hukum angkasa.

Perkembangan-perkembangan baru itu akan mempengaruhi perkembangan hukum internasional di masa mendatang karena akan ada norma-norma hukum baru dalam hukum internasional yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional.