Search

Hukum Perdata, Arti Hukum Perdata dan Pengertiannya

  • Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan.
  • Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. 

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan,  dan lain sebagainya.

Perkataan "Hukum Perdata" atau "perdata" adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. 

Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.