Search

Masyarakat

Dalam pengertian umum rakyat adalah individu-individu yang menjadi “anggota warga negara”. Individu-individu ini tidak hanya terkait dengan aturan bernegara saja, tetapi terikat pula oleh aturan-aturan dimana mengatur sistem interaksi, interelasi dan interdependensi dalam kelompoknya.

Keseluruhan kompleks hubungan manusia (individu) yang luas dan terpola itu kita namakan masyarakat. Dengan demikian, kita mengenal masyarakat yang anggota-anggotanya berasal dari satu suku dinamakan masyarakat suku (Batak, Padang, Jawa, Sunda, Bali, Sasak), ada pula masyarakat dimana anggotanya para ilmuwan kita namakan masyarakat ilmiah, ada masyarakat dimana anggotanya warga kota dinamakan masyarakat kota, ada pula masyarakat dimana anggotanya para warga negara, dinamakan masyarakat warga (Civil society) atau masyarakat “Madani” (masyarakat yang menjunjung toleransi tinggi toleransi demokrasi dan nilai-nilai peradaban).

Oleh sebab itu dapat disimpulkan status latar belakang anggota masyarakat tersebut adalah identitas pada Kewarganegaraan, bukan pada kesukuan, agama, golongan, ataupun pendirian politik masyarakat. Jangan Anda terjemahkan Civil society itu menjadi masyarakat sipil dimana akan membawa Anda kepada dikotomi sipil-militer. Falsafah bangsa kita Pancasila tidak menganut paham itu, tetapi menganut paham kebersamaan terlepas dari status dan peran warga bangsa tersebut. Pengertian Civil society untuk pertama kali berkaitan dengan kata “Civic” “Citizen”, artinya warga negara. Beberapa dasawarsa lalu, ada pelajaran Civic di sekolah-sekolah menengah dan pelajaran ini berkaitan dengan menjadi warga negara.

Konsep civil societys dengan mengacu kepada konsep Alexis de Tocquiville adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial terorganisasi dimana bercirikan, antara lain kesukarelaan (voluntary), ke-swasembadaan (self generating) dan keswadayaan (self supporting), yaitu kemandirian tinggi berhadapan dengan negara (penyeimbang). Sebagai ruang politik, civil society merupakan wilayah yang menjamin berlangsungnya tindakan mandiri tidak terikat oleh kehidupan material di luar kelembagaan politik resmi. Civil society menjamin pentingnya suatu ruang publik yang bebas tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas dilakukan oleh warga masyarakat (civil), lepas dari campur tangan negara. Diakui bahwa konsep civil society ini adalah konsep barat yang mengalami perubahan dari kehidupan feodal menjadi masyarakat industri kapitalis.

Jika dilihat dari akar sejarahnya maka perkembangan wacana civil society sudah dimulai sejak zaman Aristoteles kemudian diikuti oleh Cicero (106-43 SM) Thomas Hobbes (1588-1679) John Locke (1632-1704). Konsepsi Aristoteles menekankan kepada komunitas masyarakat dimana mendominasi komunitas yang lain. Cicero lebih menekankan kepada konsep negara kota untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi, sedangkan Hobbes dan John Locke menekankan kepada sistem kenegaraan, yaitu civil society harus memiliki kekuasaan mutlak agar mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat interaksi perilaku politik setiap warga bangsa.

Ditambahkan oleh John Locke, kehadiran civil society dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya civil society tidak boleh absolut dan peran yang terbatas pada wilayah dimana tidak bisa dikelola oleh masyarakat dan memberikan ruang bersifat manusiawi bagi warga negaranya untuk memperoleh haknya secara adil & proporsional. Thomas Paine (1773-1803) menggunakan konsep civil society bermakna kelompok masyarakat dimana memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara GWF. Hegel (1770-1831), Karl Mark (1818-1883 M) & Antonius Gramsci (1891-1837), ketiga tokoh ini menekankan civil society sebagai elemen ideologi kelas dominan.

Hal ini lebih merupakan reaksi dari pemahaman Thomas Paine yang menganggap civil society bagian terpisah dari negara. Dikatakan oleh Hagel, struktur sosial terdiri atas 3 bagian, yaitu Keluarga, Civil society & Negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi bercirikan keharmonisan, civil society merupakan tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama ekonomi, dan negara representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh intervensi kepada civil society. Karl Mark memahami civil society sebagai masyarakat borjuis dalam konteks hubungan produksi kapitalis & keberadaan merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan.

Gramsci memberikan tekanan kepada kekuatan cendekiawan dimana merupakan aktor utama dalam perubahan sosial politik. Alexis de Tocqueville (18051809) memberikan pemahaman diangkat dari pengalaman demokrasi Amerika Serikat, dengan mengembangkan teori civil society sebagai penyeimbang kekuatan negara. Dari berbagai model dan pemahaman civil society tersebut maka model civil society yang dikembangkan oleh Gramsci & Alexis de Tacquevilles yang banyak diikuti bahkan menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa, Timur Tengah, di mana pada kawasan ini dominasi negara atas masyarakat sangat kuat dan melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat. Jadi, gerakan civil society menjadi ideologi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara.

Civil society adalah wilayah atau ruang publik yang bebas (the free public sphere). Di mana individu warga negara melakukan kegiatan secara merdeka menyatakan pendapat berserikat dan berkumpul dan kepentingan umum yang lebih luas. Dengan kata lain, civil society dapat kita pahami sebagai sebuah tatanan kehidupan dimana menginginkan kesejajaran hubungan antarwarga negara & negara atas dasar prinsip saling menghormati hubungan warga negara dengan negara bersifat konsultatif (tidak konfrontatif), warga negara mempunyai hak kewajiban dan negara memperlakukan warga negara secara adil, hak dan kebebasan yang sama “equal right”.

Institusionalisasi dari civil society ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga volunteer, media masa, sekolah, partai politik, sampai kepada lembaga yang dibentuk oleh negara serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Karakteristik civil society adalah: sebagai berikut.

  1. Adanya free public sphere, ruang publik bebas di mana masyarakat dapat mengaktualisasikan kehidupan tanpa rasa takut dari campur tangan negara.
  2. Demokrasi merupakan entitas menjadi penegak civil society.
  3. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk memperoleh sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dari berbagai latar belakang kehidupan (masyarakat majemuk).
  4. Pluralisme, berarti menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan sebagai rahmat dari Tuhan.
  5. Keadilan Sosial, Dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karenanya tidak ada monopoli, penguasaan atau pemusatan aspek kehidupan pada sekelompok masyarakat. Secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dan memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pilar-pilar penegak civil society adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol serta berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah (penguasa) yang diberi mandat dan maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dimana dikenal sebagai NGO, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik.