Hukum objektif dan Hukum subjektif

Penggolongan hukum menurut wujudnya sebagai berikut.
  1. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum menitikberatkan pada substansi peraturannya. Hukum ini mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
  2. Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

Tahap Pemeriksaan Perkara

Tahap yang harus ditempuh setelah penuntutan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan memeriksa perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan dilaksanakan menurut ketentuan dalam undang-undang. Proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim bertindak sebagai pemimpin jalannya persidangan.

Beda Hukum pidana dan Hukum acara pidana

Hukum pidana ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksaan yang khusus diancamkan kepada yang tidak menaati aturan-aturan hukum.

Hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum formil karena hukum acara mengatur cara mempertahankan hukum materiel.

Perdedaan antara keduanya adalah jika hukum pidana menitikberatkan pada teori, sedangkan praktik mempertahankan hukum pidana adalah dengan beracara pidana.