Search

4 Bagian Hukum Perdata

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini perdata dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum: 
  1. tentang diri seseorang (hukum perorangan);
  2. kekeluargaan;
  3. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
  4. waris.

Penjelasan masing-masing bagian perdata diatas:

  1. Hukum perorangan memuat peraturan perdata tentang manusia sebagai subjek  hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, bagian kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. 
  2. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. 
  3. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan bagian perdata harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. 
  4. Hukum waris merupakan bagian keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.

Hukum Perdata, Arti Hukum Perdata dan Pengertiannya

  • Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan.
  • Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. 

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan,  dan lain sebagainya.

Perkataan "Hukum Perdata" atau "perdata" adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. 

Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.  

Manfaat Irigasi Tetes

Irigasi tetes sering digunakan untuk pengembangan lahan pertanian kering. Irigasi tetes merupakan sistem irigasi yang berasal dari Timur Tengah. Sistem ini dapat mengatur jumlah air yang benar benar dibutuhkan tanaman. Selain hemat air, sistem irigasi tetes dapat meningkatkan produktivitas hortikultura dan mengurangi tingkat kerusakan tanaman.